Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Buka Rakor TPPS dan Rembuk StuntingTahun 2023

Palangka Raya – Program Percepatan Penurunan Stunting menjadi salah satu program prioritas di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu mewujudkan kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah makin BERKAH (bermartabat, elok, religius, kuat amanah dan harmonis) melalui percepatan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing. Berkenaan dengan hal tersebut, Bappedalitbang Prov. Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Prov. Kalteng Tahun 2023 di Aula Serbaguna Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kamis (03/08/2023).

Rakor yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo didampingi Sekretaris Utama BKKBN Pusat selaku Ketua Sekretariat PPS BKKBN Pusat Tavip Agus Rayanto, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dan Ketua Penggerak PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran.

Baca juga : Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Buka Sidang Pleno Ke-II TKPSDA Wilayah Sungai Mentaya-Katingan T.A 2023

Dalam sambutan sekaligus membuka Rakor TPPS dan Rembuk Stunting Tingkat Prov. Kalteng 2023 Edy Pratowo menyampaikan bahwa pencapaian prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 sebesar 26,9% mengalami penurunan 0,5% dari tahun 2021 sebesar 27,4%. “Terjadi kecenderungan daerah yang tadinya prevalensi stuntingnya tinggi bisa menurun cukup signifikan seperti Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Barito Timur dan terdapat beberapa Kabupaten mengalami peningkatan prevalensi stunting diantaranya Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Seruyan.” ungkap Wagub.

Ditambahkannya telah disahkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024 yang bisa dijadikan panduan dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Angka Stunting Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator dan target sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur wajib segera di implementasikan oleh  semua Instansi/OPD dan lintas sektor.

“Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah memberikan kerja-kerja nyatanya untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga berharap melalui pelaksaan Rapat Koordinasi dan Rembuk Stunting ini, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, dan evaluasi capaian indikator untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan beserta dengan rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan dalam upaya mengejar target dari semua indikator percepatan penurunan stunting 2023.”tambah Edy Pratowo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi TPPS dan Rembuk Stunting bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan lintas OPD dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, serta dapat menjalankan fungsi yang melekat pada Dinas masing-masing, meningkatkan kapasitas TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, memperkuat sinergitas lintas OPD yang tergabung dalam struktur TPPS Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan stunting, melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Tengah dan menyusun rencana strategis dalam mengawal serta mengimplementasikan indikator 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadir dalam rakor tersebut Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Jeanny Yola Winokan, Unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, serta Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Kalteng. Hadir pula secara virtual, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembanguan Daerah Kemendagri Wahyu Suharto, dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalteng (10_D)