Rakor Pertumbuhan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalteng

PALANGKA RAYA – Pembangunan perekonomian Kalimantan Tengah (Kalteng) ke depan diprediksi menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2025 sebesar 5,60%, meningkat menjadi 6,03% pada 2026, dan mencapai 7,3% pada 2029. Target tersebut diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 8% pada 2029.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kalteng, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini digelar di Aula BAPPERIDA Kalteng, Palangka Raya, Selasa (14/10/2025).

Baca juga : Rapat Komisi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jelai-Kendawangan

Leonard menyoroti bahwa tantangan pembangunan ekonomi semakin kompleks di tengah kapasitas fiskal daerah yang terus menurun, terutama akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Tantangan tersebut semakin berat di tengah kapasitas fiskal daerah yang menurun akibat pengurangan dana transfer ke daerah dengan justifikasi efisiensi. Namun yang kami amati bukan efisiensi, melainkan pergeseran anggaran ke pusat,” ungkapnya.

Ia menilai, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat kerap justru menekan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pencapaian indikator utama pembangunan.

“Dari kaca mata daerah, efisiensi memang harus dilakukan karena penurunan anggaran, sementara tuntutan mandatory spending dan target pembangunan tidak ikut menurun,” tegas Leonard.

Lebih lanjut, Leonard menyebut hilirisasi dan pengembangan industri manufaktur sebagai harapan baru dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalteng. Sektor ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa investasi yang masuk ke Kalteng masih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan, bahan galian, dan perkebunan.

“Pemerintah daerah berupaya mengubah struktur ekonomi dengan mendorong investasi ke sektor industri. Namun, investasi yang datang masih banyak ke sektor ekstraktif,” ujarnya.

Leonard menutup sambutannya dengan menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencari solusi konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Perlu dan penting saya kemukakan hal ini sebagai pemantik diskusi agar kita bersama-sama merumuskan strategi jangka pendek dan panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah berdasarkan potensi yang kita miliki,” pungkasnya. (10_D/WK)